Pendapat Pelaku UMKM Terhadap SIPLah

0

Bogor, Kemendikbud — Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPlah) telah mencatat 536.316 transaksi telah dilakukan melalui SIPlah dengan nilai Rp10,4 triliun. Di dalamnya terdapat keterlibatan 103.619 satuan pendidikan, dan 11.000 penyedia barang dan jasa. Tak tanggung-tanggung, nilai transaksi yang diperoleh mencapai sekitar 50% dari total nilai pengadaan SIPlah yakni sebesar Rp20,8 triliun.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), Daniel Asnur, pada sosialisasi Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Satuan Pendidikan melalui SIPlah yang berlangsung semi dalam jaringan (daring), Kamis (12/11). Daniel berujar, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada UMKM di daerah untuk mendaftarkan usahanya ke SIPlah dan melakukan transaksi secara aktif.

Mulai bulan September – Oktober 2020, Kementerian Koperasi dan UMKM telah melakukan diseminasi yang melibatkan dinas kota/kab, mengundang pengusaha furniture dalam kegiatan webinar tingkat regional. “Kami berupaya agar UMKM bisa masuk ke SIPlah. Kita memanggil UMKM, asosiasi furniture untuk berdiskusi yang melibatkan 1.000 lebih partisipan,” ungkapnya.

Daniel menyebutkan, di bulan Oktober, kementeriannya telah mengangkat 40 UMKM di Solo untuk masuk on boarding ke SIPlah. Pada kesempatan tersebut, disampaikan pula cara untuk mendaftar ke SIPlah sekaligus mengedukasi peserta agar bertransaksi secara kontinu di SIPlah. “291 UMKM sudah masuk di SIPlah,” imbuh Daniel.

Salah satu pengrajin UMKM asal Surabaya, Wibowo mengatakan marketing online yang difasilitasi oleh pemerintah membuatnya bisa berjualan melebihi target walaupun dalam masa pandemi seperti saat ini.

Menyambung komentar sebelumnya, pemilik UMKM alat peraga di Surabaya,  Arshinta, merasa sangat terbantu dengan SIPlah. “Produk yang ditawarkan di SIPlah dijelaskan secara spesifik. Jadi ketika ada orang yang mencari produk yang kita jual mereka akan lebih percaya. Tidak ‘meraba’ lagi (seperti apa barangnya),” ungkap Arshinta.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar,  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Nur Arif Indrokaryotno menyampaikan, pihaknya sudah menginstruksikan sekolah-sekolah terkait penggunaan SIPlah.  “Kita sudah koordinasi dengan instansi terkait yaitu Dinas Perdagangan untuk ikut berpartisipasi memajukan UMKM di Kabupaten Madiun melalui mendaftarkan UMKMnya tersebut pada aplikasi SIPlah,” terang Nur Arif seraya berharap semakin banyak sekolah yang berbelanja kebutuhannya di SIPlah.

Ada enam marketplace mitra SIPlah Kemendikbud yaitu PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) (INTI), PT Eureka BookHouse (eureka! bookhouse), PT Metraplasa (SIPLAH.BLANJA), PT Ladang Karya Husada (Toko Ladang), PT Pesona Edukasi (Pesona Edu), dan PT Global Digital Niaga (blibli.com).

“Kemendikbud bisa tambah lagi marketplace agar semakin banyak dan memudahkan UMKM di daerah kita ‘bermain’ dalam pasar digital,” tutup Daniel.  (Denty A./Aline R.)

Anda mungkin juga berminat Lagi daripada pengarang

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.